oleh

Keraton Sejagat, Sunda Empire, Negara Rakyat Nusantara, Selanjutnya Keanehan Apa Lagi ??

Arqam Azikin
(Pengamat Politik Kebangsaan Unismuh Makassar)

Makassar – Lintaslima.com Sejak awal tahun 2020, masyarakat digegerkan dengan kehadiran Kerajaan Keraton Sejagat, Sunda Empire, dan diributkan lagi dengan video Negara Rakyat Nusantara. Munculnya fenomena tersebut merupakan keinginan eksis memanfaatkan Era Komunikasi Politik berbentuk simbol-simbol untuk menarik perhatian.

Munculnya fenomena tersebut bukan tanpa sebab karena Kerajaan Keraton Sejagat dan Sunda Empire memiliki motif menjadi juru damai dunia sedangkan Negara Rakyat Nusantara motif membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini telah menjadi penyakit sosial yang sudah lama terjadi di Indonesia karena mereka merasa bangga dengan seragam militernya dan juga dianggap solusi saat negara dalam kondisi tidak stabil, sehingga kepolisian haruslah proaktif jika ada kelompok-kelompok yang meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku di bangsa ini.

Tidak bisa dipungkiri kejadian serupa akan muncul lagi di berbagai daerah yang ada di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan, sehingga kepolisian diharapkan mampu melakukan tindakan responsif dengan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana sesuai Pasal 14 UU RI No 1 Tahun 1946 dan/atau Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan melakukan koordinasi dengan pihak Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol Kab/Kota/Propinsi) dan interaksi masyarakat secara intensif.

Kasus-kasus ini harus segera ditindaklanjuti biar lebih jelas dan tidak membingungkan dengan kemunculan kelompok tersebut karena dengan mudahnya masyarakat terpengaruh oleh “informasi aneh” atau hoaks yang semakin marak di Tanah Air. Kondisi itu membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tak masuk akal.

Karena itu, pemerintah khususnya pihak kepolisian perlu terus bermitra dengan komponen bangsa untuk meningkatkan daya kritis masyarakat melalui pendidikan agar membentuk organisasi kemasyarakatan sesuai dengan landasan konstitusional yang sudah ada. (**)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed