by

Kabalitbang dan Staf Ahli Kemenkumham Beri Penguatan Pelayanan Publik di Kemenkumham Sulsel

Gowa Sungguminasa – Lintaslima.com Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Sri Puguh Budi Utami bersama Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Y. Ambeg Paramarta verifikasi hasil survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Rabu (09/09/2020).

“Sulawesi Selatan telah memiliki modal besar dengan 4 Satuan Kerjanya (Satker) berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sehingga tidak sulit untuk Satker lainnya memperokeh predikat serupa,” ungkap Sri Puguh Budi Utami dalam arahannya kepada seluruh jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada kegiatan yang digelar di Balai Harta Peninggalan Makassar (BHP Makassar).

Kepala Balitbang Kumham menambahkan, terkait survei IPK dan IKM secara internal, seluruh pegawai terkhusus di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel harus memahami yang menjadi subtansi pertanyaan survey tersebut. “Survei ini harus disosialisasikan dengan masif dan menyuluruh sehingga pegawai betul-betul paham dan mengerti. Sama halnya dengan survei eksternal,” tuturnya

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Kemananan mengatakan, pembangunan Zona Integritas merupakan akselarator untuk mempercepat tercapaianya Reformasi Birokrasi yang melekat pada Tugas dan Fungsi.

“Gelorakan pembangunan Zona Integritas dengan meningkatkan pelayanan publik untuk birokrasi yang bebas dari KKN. Ciptakan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman yang sesuai dengan tuntutan organisasi sehingga tidak membingunkan masyarakat,” Ujarnya

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah, Harun Sulianto menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kepala Balitbang Hukum dan HAM bersama Staf Ahli Bidang Politik dan Ekonomi yang menyempatkan hadir di Sulawesi Selatan dalam rangka memberikan penguatan Pembangunan ZI Kakanwil berharap agar semua UPT di Sulsel bersiap untuk raih WBK dan WBBM melalui kinerja yang bebas dari KKN.

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sehingga jajaran kepala UPT tidak secara keseluruhan hadir langsung dan mereka mengikuti kegiatan ini secara virtual.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *