by

Hari Kemerdekaan, BPJAMSOSTEK Maros Serahkan Santunan dan Beasiswa

Maros – Lintaslima.com BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini dipanggil dengan nama BPJamsostek dan pemerintah daerah kabupaten Maros kembali menunjukkan sinergitas yang baik dalam hal perlindungan jaminan sosial kepada seluruh lapisan tenaga kerja yang ada Indonesia khususnya di kabupaten Maros.

Hal ini dibuktikan pada kegiatan malam ramah tamah yang diselenggarakan secara terbatas dan dengan protokol kesehatan yang ketat yang diadakan oleh Pemda Maros pada rangkaian HUT kemerdakaan Republik Indonesia ke 76 pada selasa malam, tanggal 17 agustus 2021 di ruang pola kantor bupati Maros.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh bupati dan wakil bupati Maros, Forkopimda, kepala OPD serta ditutup dengan ceramah agama dan do’a bersama yang dibawakan oleh ustadz Das’ad latif.

Dalam rangkaian acara dilakukan penyerahan santunan kematian kepada 2 orang ahli waris dari pegawai non aparatur sipil negara (Non ASN) yang telah didaftarkan oleh pemerintah daerah kabupaten Maros serta bantuan beasiswa kepada 5 orang anak yang berasal dari 3 tenaga kerja peserta BPJamsostek serta penyerahan piagam penghargaan kepada pemda kabupaten Maros sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dan kepeduliannya melindungi pegawai Non ASN dalam lingkup Pemda kabupaten Maros.

Kepala BPJamsostek Makassar Hendrayanto mengatakan, hal ini merupakan bukti nyata komitmen pemda kabupaten Maros dalam mengimplementasikan instruksi presiden No. 2 tahun 2021 tentang optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan kepada Non ASN ini merupakan langkah awal yang nantinya akan menyentuh seluruh lapisan tenaga kerja yang ada khususnya di kabupaten Maros.

Ditempat yang sama, aminah arsyad, kepala BPJamsostek Maros menambahkan, saat ini ada 4.400-an tenaga kerja non asn yang terdaftar dan dilindungi jaminan kecelakaan kerja dan kematian sejak bulan april 2021 dan dengan kejadian ini semoga disamping pemerintah daerah, seluruh badan usaha baik formal maupun informal mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan karena risiko dalam bekerja tidak melihat jenis pekerjaannya.

Sebagai informasi, santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari almh. Jumisah yang merupakan pegawai Non ASN dari dinas pendidikan dan ahli waris dari almh. Yusrianah yang merupakan pegawai Non ASN dari dinas kesehatan dengan nominal masing-masing 42jt rupiah.
Disamping itu ada juga beasiswa kepada anak peserta masing2 1.5 jt pertahun untuk jenjang SD, 2 jt pertahun untuk jenjang SMP, 3jt pertahun untuk jenjang SMA dan 12jt pertahun untuk jenjang kuliah atau jika diakumulasikan maksimal 174 jt dari jenjang SD sampai strata 1.

Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Maros, amiruddin mengungkapkan, terima kasih dan penghargaan kepada BPJS ketenagakerjaan Maros atas koordinasi dan sinergi yang baik dengan pemda Kab. Maros dalam kegiatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan kegiatan penyerahan santunan kematian kepada ahli waris non ASN peserta BPJS ketenagakerjaan kita semua berharap kedepannya seluruh tenaga kerja baik formal maupun informal dapat terlindungi jaminan sosial tenaga kerja sehingga tenaga kerja tersebut merasa tenang dalam melaksanakan tugas, mulai dari berangkat dari rumah sampai ke kantor dan kembali lagi ke rumah. Selanjutnya kita akan menyasar pekerja keagamaan mulai dari imam mesjid, khatib, marbot dan guru mengaji untuk dilindungi oleh pemerintah daerah kabupaten Maros.

Sebagai perwakilan dari unsur pekerja, hadir juga ketua DPC Kspsi Kabupaten Maros, Muh. Ridwan. Dalam kesempatan tersebut ketua yang akrab di panggil Iwan, Ini adalah salah satu manfaat dari didaftarkannya tenaga non asn oleh pemerintah Kab. Maros di BPJamsostek. Kedepannya kami berharap setiap bulan dilakukan update terkait jumlah tenaga non asn di lingkup pemda Kab. Maros serta ada aturan yang jelas terkait pengangkatan tenaga Non ASN sehingga penyerapan tenaga Non ASN tepat sasaran. Kami juga berharap pemerintah Kab. Maros untuk segera membahas terkait peningkatan kesejahteraan tenaga Non ASN dalam bentuk penyesuaian upah, semoga kelak kedepan upah tenaga non asn bisa di tetapkan mengikuti UMP sebagai standar pendapatan terendah bagi pekerja, tutupnya.

Hms

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *