by

Polres Jeneponto Gelar Konferensi Pers Terkait Kasus Dugaan Penggunaan Dokumen Palsu.

Jeneponto. Lintaslima. Com. Polres Jeneponto gelar Konferensi Pers yang dilaksanakan di Ruang Loby Lantai I Mapolres Jeneponto Jl. Sultah Hasanuddin Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto, Kamis, 6 Desember 2022 sekitar pukul 14.05 wita.

Dalam Konferensi Pers, Kasat Reskrim Polres Jeneponto, AKP. Hambali yang didampingi oleh Kanit Tipikor IPDA Uji Mughini, SH dan Kasubsi Pidm Sihumas Polres Jeneponto, AIPTU Suryanto mengatakan Kepala Desa (Kades) Pappaluang Kec. Bangkala Barat Kab.Jeneponto ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penggunaan dokumen yang seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya dengan ancaman Pasal yang berlapis.

Penyidik mulai melakukan penyelidikan atas dugaan kasus tersebut pada tahun 2015 yang diadukan oleh salah satu LSM. Atas Pengaduan tersebut, penyidik melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan tertanggal 23 Desember 2015. ” Kata AKP Hambali.

Lebih lanjut,  AKP Hambali  menyampaikan pada tanggal 31Januari 2019 keluar Surat Perintah penyelidikan lanjutan. “Berdasarkan Surat Perintah, Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang ( saksi ). Namun pada 31 Desember 2021 penyidik menetapkan tersangka yang merupakan Kepala Desa ( Kades) terpilih di Desa Pappalluang dan dilakukan penahanan di rumah tahanan Polres Jeneponto. ” Ungkap AKP. Hambali.

AKP Hambali mengaku, MS diduga sengaja menggunakan dokumen yang seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya dan dokumen itu dapat mendatangkan kerugian.

“Dugaan penggunaan dokumen yang seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya pada pencalonan tersangka di Pilkades Pappalluang Periode Pertama tahun 2015 dan Periode Kedua tahun 2021. Dokumen yang diduga palsu berupa ijazah. Dan Ijazah yang digunakan tersangka diduga kuat bukan miliknya melainkan milik orang. Ijasah tersebut adalah Ijasah SD. ” Terang AKP. Hambali.

Terkait Kasus Tindak Pidana tersebut, AKP Hambali mengatakan, tersangka di jerat Pasal  266 Ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara dan Pasal 263 Ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara.

Selain itu, tersangka juga dijerat Pasal 69 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara atau denda Rp. 500 juta. Tutup AKP Hambali.

( Sapar). *

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.