oleh

Sertifikat yang Diurusnya Belum Terbit, Seorang Warga Keluhkan Pelayanan BPN Kota Makassar

Makassar -Lintaslima.com Seorang warga Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar atas nama Rahayu mengeluhkan nasibnya kepada sejumlah awak media dalam jumpa pers di Kantor Redaksi BugisPos.com, Selasa (21/11/2023).

Rahayu mengeluhkan permohonan untuk penerbitan sertifikat milik kakak kandungnya Norma yang dikuasakan kepada dirinya, hingga kini belum juga berjalan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar.

Menurutnya, pengurusan penerbitan sertifikat dilakukan mulai awal Agustus 2023 dan proses penerbitan sertifikat telah dilaluinya, mulai dari penyetoran berkas, hingga keluar Surat Tanda Terima (STT) berkas dan juga telah keluar Surat Perintah Setor (SPS) pada tanggal 9 Agustus 2023 dan telah menyetorkan ke Bank yang ditunjuk sejumlah Rp114.080,-.

Bahkan telah datang orang BPN untuk melakukan pengukuran/pemetaan pada tanggal 11 Agustus 2023. Pemetaan tanah untuk tapal batas juga menurutnya tidak gratis, ia juga mengeluarkan sejumlah dana untuk biaya pengukuran atau pemetaan tanahnya.

“Tapi, masalah kemudian muncul karena salah satu keluarga yang juga masih bertetangga tidak ingin bertanda tangan karena sesuatu dan lain hal, namun orang bersangkutan mengusulkan agar batas tanah dapat diwakilkan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT). Kemudian tapal batas tanah kemudian ditandangani oleh Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang. Sehingga tim pengukuran dari BPN dapat menetapkan batas tanah,” ungkapnya.

“Masalah kemudian berlanjut, setelah proses pengukuran ini selesai, kami menunggu hingga proses selanjutnya hingga satu bulan lamanya. Namun jawaban yang kami dapatkan bahwa ada yang melakukan sanggahan atau sanggahan terhadap tanah kami. Untuk itu kami pada tanggal 27 September 2023, saya (Rahayu), kakak saya Zulkarnain dan ibu Saniati bertemu dengan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Makassar Dyah Faizal, SE di ruangannya, untuk menanyakan apa kendala yang dialami sehingga berkas kami masih tertahan. Namun jawaban yang diberikan kami disuruh bersabar karena menurutnya ada yang melakukan sanggahan. Untuk itu kami bersabar lagi untuk menunggu surat sanggahan yang dimaksud. Namun setiap kami melakukan konfirmasi, jawabannya selalu sama, bahwa ada yang keberatan tanpa memberikan solusi kepada kami. Ketika kami meminta surat keberatan yang dimaksud, hingga kini kami belum melihat wujudnya. Pertanyaan kami, mengapa kami digantung seperti ini, ada apa ?, kita tak pernah dimediasi ataupun diperlihatkan surat sanggahan yang menurut bapak Dyah Faizal atau Boy bahwa ada surat sanggahan yang masuk. Namun kami masih sabar hingga menunggu surat sanggahan itu ditembuskan kepada kami,” tanyanya.

“Bahkan untuk itu, kami menunggu hingga 3 bulan lamanya, mulai dari bulan September dan terakhir November ini, kami hanya diberikan jawaban lisan bahwa ada yang melakukan sanggahan, padahal sepengetahuan kami sanggahan tersebut harus tertulis dan juga ada tembusan kepada pihak kami. Dan hingga kini, kami belum mendapatkan kepastian terkait permohonan kami ini,” tambahnya.

“Kami juga telah mengecek di aplikasi Sentuh Tanahku untuk berkas kami nomor 46350 ternyata masih diposisi di pemetaan atas nama petugas Muhammad Nur. Dan menjadi pertanyaan kami pada aplikasi tersebut tertulis jelas dengan warna merah “Jangka Waktu Penyelesaian Berkas Layanan Melebih SOP”, tandas Rahayu.

“Jadi secara keterangan di aplikasi bahwa waktu penyelesaian berkas telah melebihi tenggat waktu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan saya berpikir bahwa pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) membuat aplikasi ini untuk memudahkan masyarakat dan juga untuk meminimalisir adanya mafia tanah. Untuk itu kami selaku masyarakat telah merasa dipersulit dengan kinerja aparatur BPN Makassar yang tidak profesional,” keluhnya.

“Untuk itu, jika dalam waktu dekat ini, kami belum mendapatkan kejelasan, kami akan membuat pengaduan resmi ke Menteri ATR di Jakarta dan juga Kanwil BPN Sulsel. Kami ingin tahu ada apa ini ?, apakah memang begini kinerja yang ditunjukkan BPN Makassar,” tanyanya.

Sementara itu menanggapi hal ini, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Makassar Dyah Faizal ketika dikonfirmasi oleh BugisPos tidak memberikan keterangan, bahkan nomor kami untuk konfirmasi diblokir.

Terpisah, Direktur Bidang Hukum LSM Progress Andi Akbar Muchtar, SH menyatakan kekecewaannya kepada aparatur BPN Makassar.

Menurutnya, ini menandakan ada ketidak keprofesionalan dari oknum aparat BPN Makassar yang tidak memberikan kejelasan terkait penertiban sertifikat yang bersangkutan.

“Padahal seluruh proses sudah dilalui, hanya karena ada penyampaian lisan terkait keberatan mengalahkan proses yang berlangsung di BPN,” ungkapnya.

“Apalagi, informasi yang kami dapatkan, pihak aparat BPN Makassar memiliki kedekatan dengan orang yang dikatakan melakukan keberatan tersebut. Saya harap BPN Makassar harus membuka ini secara transparan dan profesional,” tegas Akbar.

“Apalagi aparat yang dimintai konfirmasi memblokir nomor dari wartawan yang melakukan konfirmasi. Ini sangat tidak sejalan dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Sebagaimana diketahui UU Informasi Keterbukaan Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi yang melekat padanya,” jelasnya.

Adapun keterbukaan informasi publik, lanjutnya, adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat.

“Saya ingatkan sekali lagi bahwa aparat badan publik yang menghambat akses informasi kini dapat dikenai sanksi satu tahun penjara dan denda Rp 5 juta,” terang Akbar

“Ancaman pidana bagi pimpinan badan pemerintah yang melanggar UU KIP diatur dalam Pasal 52 UU No 14 Tahun 2008. Menurut pasal itu, badan publik yang sengaja tidak menyediakan informasi akan dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda Rp 5 juta,” tambahnya.

“Apalagi wartawan itu bekerja berdasarkan UU Pers nomor 40 tahun 1999, jadi apa maksudnya sehingga aparat yang dimaksud memblokir nomor wartawan untuk konfirmasi,” tutupnya. (**)

Author : Arone D. Awing

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *