Jeneponto. Lintaslima. Com. – Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan, S.I.K, M.I.K menerima sertifikat tanah atas nama Polri dari Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Jeneponto secara resmi. Penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan di Ruang Kerja Kapolres Jeneponto, Selasa, 23 Desember 2025.
Hal ini ditandai dengan langkah konkret untuk penertiban aset negara dan peningkatan sinergi antar lembaga. Sertifikat diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Jeneponto, Achmadi Natsir, SH, MH. Sertifikat yang diserahkan merupakan bagian dari program percepatan pendaftaran tanah aset pemerintah. Hal tersebut merupakan langkah kepastian hukum yang diharapkan dapat memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk mendukung tugas-tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Jeneponto.
Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik dari Badan Pertanahan Negara ( BPN ) Kabupaten Jeneponto. Dan ia juga menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat yang sah merupakan bentuk akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Polri.
“Dengan adanya sertifikat ini, status hukum tanah yang dimiliki oleh Polres Jeneponto yang antara Lain Kantor Polsubsektor Bontoramba, Polsubsektor Turatea dan Rujab Kapolres menjadi jelas dan kuat. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi juga bagian dari komitmen kami untuk transparansi, tertib administrasi, dan perlindungan aset negara. Aset yang jelas akan mendukung pelaksanaan tugas kami dalam melayani masyarakat,” Tegas Widi.
Ia juga berharap kerjasama yang terbangun dapat terus ditingkatkan, tidak hanya dalam hal pertanahan aset, tetapi juga dalam aspek lain yang mendukung penegakan hukum dan pelayanan publik.
Kehadiran sertifikat ini dinilai dapat mencegah potensi konflik atau klaim atas tanah di masa depan, serta mempermudah jika suatu saat diperlukan pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana kepolisian.
Dengan selesainya proses sertifikasi ini, Polres Jeneponto diharapkan dapat lebih fokus pada tugas pokoknya sebab telah didukung oleh kepastian hukum atas aset yang dimilikinya. Langkah ini pula diharapkan menjadi contoh bagi instansi lainnya di Kabupaten Jeneponto untuk segera menertibkan administrasi pertanahan aset negara mereka.
( Humas Polres Jeneponto ).*